“Teras Cihampelas” Ikon baru kota Bandung

ikon baru akan dimiliki Kota Bandung sebentar lagi yakni skywalk yang berada di Jalan Cihampelas. Walikota Bandung Ridwan Kamil mengatakan, nantinya nama resmi untuk skywalk tersebut adalah teras Cihampelas.

Emil sapaan akrabnya menuturkan, sky walk ini akan difungsikan sebagai saaran pejalan kaki bagi warga yang melintas di kawasan sekitar Cihampelas. Selain itu, lanjut Emil para pedagang kaki lima yang berada di trotoar Cihampelas akan mengisi skywalk ini.

“Saya tadi memantau persiapan skywalk ini. Kalau nama resminya Teras Cihampelas, dimana nanti seluruh PKL sepanjang Cihampelas akan pindah ke atas sehingga di bawah akan rapih, nanti PKL akan dikasih kios yang bagus sehingga daerah Cihampelas bisa jadi lebih baik dengan konsep ini,” ujar pria berkacamata kepada Radio PRFM, Senin, (16/1/2017).

Emil menambahkan, skywalk ini akan dilengkapi dengan berbagai zona salah satunya yakni spot kuliner. Selain itu ia pun meminta kepada pihak terkait agar menambahkan berbagai fasilitas lain agar warga yang melintas di skywalk merasa nyaman.

“Di atas ada zona kuliner jadi orang bisa nyaman diatas, saya juga minta ditambahin harus ada penanda, kemudian penghijauan harus diperbanyak. Intinya Alhamdulillah ada kemajuan, bagus sekali, proyek ini sangat rapih,” ucap Emil.

Lebih lanjut Emil menargetkan dalam beberapa hari ke depan proyek skywlak ini sudah bisa digunakan.

“Maksimal 60 hari bisa selesai,” singkatnya.

Masyarakat Ingin agar bangunan eks palaguna bisa dibuat hutan kota

Terkait terbengkalainya bangunan eks palaguna, Sejumlah masyarakat mulai angkat suara. Saat ini bangunan tersebut masih dipakai sebagai lahan parkir kendaraan. Masyarakat menyarankan agar bangunan itu bisa dibuat hutan kota.

Menanggapi saran-saran tersebut Ketua Tim Cagar Budaya Kota Bandung, Harastoeti Dibyo Hartono mengaku setuju bila kawasan itu akan dibangun hutan kota. Sebab menurutnya saat ini kota Bandung kekurangan lahan hijau sebagai paru-paru kota.

“Ya betul saya pikir kita memang harus mendengar dari berbagai pihak baik dari pemerintah dan masyarakat, tapi disatu pihak kita harus lestarikan budaya dan sejarah, disisi lain tentu faktor kesehatan sebagai paru-paru kota. Kita harus optimalkan di dalam rencana itu kalau mau memikirkan semuanya,” ungkap Tuti.

Namun Tuti menuturkan, kurang setuju bila di lahan tersebut dibangun bangunan komersil dengan menghilangkan lahan hijau. Pasalnya saat ini kota Bandung sangat kekurangan daerah resapan air.

“Akan bisa hilang kalau dibangun bangunan yang komersil, minimalnya kita sisakan lahan hijau artinya kita harus akomodirkan jangan lupakan hal-hal lainnya kita sekarang sudah mulai kehilangan,” terang Tuti.

“Kita sudah hilang resapan air. Terutama di daerah Alun-alun semenjak dibangun parkir basement sekarang ada lahan hijau tapi itu kan sintetis tidak menyerap air bukan paru-paru kota lagi,” lanjutnya.

Sementara itu salah seorang pendengar Andi Budiman Pendengar PRFM menyarankan kepada pemerintah agar membangun kawasan tersebut dalam berbagai tahap. Hal itu dilakukan agar kawasan eks Palaguna bisa ramai lagi dikunjungi oleh warga Bandung.

“Untuk eks Palaguna itu dibangun beberapa tahap untuk dasar itu dibawah bangunan lahan parkir jadi semua pengunujng alun-alun parkir disitu. Lantai 1 itu hutan kota fasilitasi dengan fasilitas olah raga. Lantai 2 toko dan kuliner, lantai 3 hotel, lantai 4 hutan kota lagi. Jadi setiap lantai bisa ramai jadi adakap sarana umum,” ucapnya.

Deck Shelter TMB akan Diubah Dishub Kota Bandung

Dishub Kota Bandung berencana akan mengubah model shelter Trans Metro Bandung (TMB) yang saat ini berposisi high deck menjadi low deck.

Didi Ruswandi sebagai Kadishub Kota Bandung menyatkan bahwa hal tersebut dilakukan mengingat kebiasaan masyarakat Bandung yang kurang disiplin. Selain itu keberadaan trotoar yang sempit mempengaruhi shelter dengan posisi high deck sehingga menutup jalur pejalan kaki.
“Kami mau coba dikembalikan ke low deck karena kemarin Kemenhub beranggapan penumpang Indonesia ini belum disiplin. Tujuannya untuk disiplin tapi dengan lebar trotoar sempit, keberadaan shelter dengan high deck menutup pejalan kaki,” kata Didi.

Saat ditanya soal jalur khusus TMB, Didi menambahkan hal tersebut akan ia kaji ulang, sebab kondisi lalu lintas di kota Bandung sangat padat sehingga ia menyangsikan dapat merealisasikan itu. Namun dirinya optimis hal tersebut bisa terlaksana andai warga Bandung dapat beralih menggunakan transportasi publik.

“Untuk dikasi jalur khusus berat, karena ruas jalan Bandung sempit kalau misalnya masyarakat komitmen dan tertarik apalagi menggunakan transportasi publik, mungkin soal ini bisa lebih baik lagi,” ungkap Didi.

KETUA ORGANDA: SOAL PENAMBAHAN TMB, BELUM ADA KOMUNIKASI DENGAN DISHUB

Di tahun 2017 Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung berencana akan melakukan penambahan 30 unit Trans Metro Bandung (TMB) . Terkait hal tersebut, Ketua Organda Kota Bandung, Neneng Zuraidah mengatakan pihaknya belum melakukan komunikasi dengan Dishub.

“Saat ini belum ada komunikasi dengan pihak Dishub terkait kebijakan ini. Biasanya kita ada rapat dulu, lalu saya akan sosialisasikan pada anggota terkait penambahan angkutan,” ungkap Neneng

Ia menyampaikan, kebijakan penambahan 30 unit TMB tersebut perlu dikaji ulang agar tidak menambah masalah kemacetan. Pasalnya saat ini Kota Bandung memiliki 5.521 angkutan kota (angkot) di setiap jalur.

“Program pemerintah akan selalu saya dukung, tapi saya harap ada koordinasi yang baik. Kita bisa duduk bersama dengan Dishub agar kebijakan tersebut memberikan hasil yang baik,” tuturnya.

Menurut Neneng, diperlukan kajian lebih lanjut terkait kebijakan tersebut agar tidak terjadi penumpukan angkutan.

“Jangan sampai tertumpuk karena ada jalur TMB, bus kota dan angkot,” ujarnya.

Neneng mengatakan, sebelumnya ada pengajuan untuk melakukan konversi angkutan. Namun hingga saat ini belum ada pembicaraan lebih lanjut.

“Saat pengajuan konversi, tiga angkot diganti dengan bus sedang, lima angkot diganti dengan bus besar. Tujuannya untuk mengatasi kemacetan sesuai program pemerintah,” pungkasnya.

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Kota Bandung Ada Penyesuaian Tarif di Tahun 2017

Pada tahun 2017 ini, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung berencana akan menyesuaikan tarif Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Menurut kepala BPPD Kota Bandung Ema Sumarna mengatakan, pemerintah kota Bandung memiliki kebijakan terkait penyesuaian tarif ini setelah 3 tahun melakukan penarikan pajak. Namun hingga saat ini disampaikan Ema pihaknya masih menunggu pengesahan dari Walikota Bandung untuk keputusan finalnya.

“Memang Pemkot Bandung belum final karena kebijakan ini belum disahkan oleh Pa Walikota, ini sesuai regulasi yang ada berdasar perda, pemkot memiliki hak selama 3 tahun termasuk penyesuaian NJOP,” ungkap Ema.

Ema menilai, saat ini terjadi yang ketidaksesuaian yang terjadi antara NJOP dengan objek yang ditarik pajaknya oleh pemkot Bandung. Sehingga dari hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh pihaknya, akan mengajukan penyesuaian tarif baru. Namun hal tersebut lanjut Ema tidak akan memukul rata terkait besaran tarif yang akan diberlakukan.

“Kita lihat memang kondisi real terjadi gap yang luar biasa dari yang lama dan kini. Seperti di Bandung Timur dengan adanya GBLA dan Sumarrecon dan pergerakan ekonomi disana. Dari aspek fungsi dari lahan yang ada, perkembangan itu jadi bahan pertimbangan kita jadi ada penyesuaian, walaupun nanti tidak ada pukul rata,” terang Ema.

MENGAPRESIASI KOTA BANDUNG PERTAHANKAN CAGAR BUDAYA

Hilmar Farid sebagai Direktur Jenderal Kebudayaan, mengapreasiasi pembangunan Kota Bandung yang tetap mempertahankan aset cagar budaya. Hilmar menganggap, pembangunan Kota Bandung berjalan seimbang.

”Kota Bandung bisa melestarikan peninggalan budaya sebagai artefak sejarah. Bandung mampu mempertahankan wajahnya, berbeda dengan Jakarta yang sudah berubah,” ujar dia saat melakukan diskusi bersama para komunitas penggiat pelestarian cagar budaya di Gedung Indonesia Menggugat (GIM), Jalan Perintis Kemerdekaan, kemarin (11/1).

”Alasan pembangunan atas dasar kemajuan ekonomi tidak dapat menggerus cagar alam karena ada basis dan manfaat dari itu, yakni industri kebudayaan, maka selama ini kami sangat fokus untuk proyeksi pelestarian cagar budaya,” ujar Hilmar.

Hal tersebut tidak berarti pelestarian cagar budaya tanpa masalah dan tantangan. Saat ini ancaman datang seiring beranjaknya Bandung menjadi kota tujuan investor dengan rencana pembangunan yang bersifat eksploitatif.

Sementara itu, Aji Bimarsono, ketua Bandung Heritage mengatakan, sebenarnya kondisi pelestarian di Bandung masih sangat menghawatirkan. ”Perlu diingat, Bandung dibangun berdasarkan gagasan besar atas dasar budaya, maka semangat itu jangan hilang,” kata Aji.

Hal senada diungkapkan Aat Soeratin, seorang budayawan yang mengungkapkan jika sangat susah untuk membuat film berlatar sejarah di Indonesia seperti Bandung Lautan Api, karena tidak ada peninggalan kongkrit.