INI SANKSI BILA TAK BIKIN E-KTP SEBELUM 30 SEPTEMBER 2016

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) meminta seluruh rakyat Indonesia segera merekam data kependudukan atau membuat KTP elektronik atau E-KTP. Batas waktunya sampai 30 September 2016.

Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri, Arif Zudan Fakrulloh mengungkap ada sanksi administrasi yang diterima masyarakat bila tak segera membuat E-KTP. Sanksi administrasi dalam bentuk penonaktifan KTP ini akan membuat penduduk tidak mendapatkan pelayanan publik.

“Contohnya, BPJS, itu kan basisnya Nomor Induk Kependudukan (NIK), kemudian membuka kartu perdana itu basisnya NIK. Jika NIK tidak muncul, maka hak dia sebagai penduduk Indonesia tidak akan bisa dipenuhi,” kata Zudan di Jakarta seperti dikutip dari laman setkab.go.id, Selasa (23/8/2016).

Ia menambahkan, contoh lain dari pelayanan publik yang tak bisa didapatkan bila tak membuat E-KTP yaitu layanan perbankan, layanan kepolisian, layanan kesehatan, layanan izin mendirikan bangunan, surat izin perkapalan, dan lain-lain.

PEMBEBASAN LAHAN JALUR KERETA CEPAT JAKARTA-BANDUNG SELESAI AKHIR 2016

PT Kereta Cepat Indonesia Cina (PT KCIC) menargetkan, pembebasan lahan untuk jalur kereta cepat Jakarta-Bandung bisa selesai pada akhir 2016. Saat ini, proses pembebasan lahan milik warga juga tengah dalam tahapan di sejumlah desa di Kabupaten Bandung Barat.

Humas PT KCIC Febrianto mengatakan, pembebasan lahan mega proyek kerjasama antar dua negara ini, baru rampung sekitar 59 persen dari total 140,9 kilometer lahan yang akan dibebaskan.

”Untuk wilayah KBB, lahan yang baru dibebaskan sekitar 15 persen. Namun, untuk keseluruhan lahan yang akan dibebaskan baru 59 persen, kita upayakan pembebasan terus dilakukan,” papar Febrianto, kemarin (24/8).

Pada pengerjaannya, kata dia, pihaknya terkendala dalam proses pematangan tanah di lahan eks PTPN VIII yang sudah dibebaskan. Sebab, setiap tanah memiliki karakter yang berbeda-beda.

”Pematangan tanah di eks PTPN itu sangat sulit, karena di sana memiliki kontur tanah yang sangat labil,” urainya.

Disinggung mengenai izin kereta api cepat, dia mengaku sudah mengantongi dari Kementerian Perhubungan, tepatnya pada Juni 2016 lalu. ”Semua perizinan sudah selesai. Bahkan izin dari Kemenhub pun sudah keluar,” ujarnya.

Disinggung soal batalnya agenda kunjungan Menteri BUMN Rini Sumarno ke lokasi Groundbreaking di Walini Cikalongwetan, kemarin (24/8), Febrianto menegaskan, kedatangan Menteri BUMN tersebut batal karena dipanggil secara mendadak oleh Presiden Joko Widodo.

”Ada panggilan mendadak dari pak presiden sehingga kunjungan dibatalkan,” paparnya.

Sementara itu, Koordinator Tim Bandung Barat pada PT KCIC Adjang Suparman menjelaskan, saat ini baru sekitar 9 hektar lahan yang sudah dibebaskan dari 17 desa yang berada di Kabupaten Bandung Barat yang terkena dampak pembebasan dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

”Kita terus melakukan pembebasan lahan milik warga. Karena lahan yang akan dibebaskan itu ada di 17 desa yang terkena dampak kereta cepat ini,” pungkasnya.

SUASANA POLITIK KOTA BANDUNG MENUJU PILKADA MULAI MEMANAS

Tiga ‎nama yang digadang-gadang maju dalam pemilihan Wali Kota Bandung pada 2018 unjuk bicara dalam obrolan politik dan demokrasi yang diselenggarakan di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung, Rabu 24 Agustus 2016.

‎Ketiga nama tersebut yakni Gatot Tjahyono (Ketua DPD PDIP Jawa Barat), Ayi Vivananda (Mantan Wakil Wali Kota Bandung), dan Fiki Satari (Ketua Umum Karang Taruna Kota Bandung).

Dalam diskusi tersebut, salah satu poin yang dibahas adalah upaya menghilangkan politik uang dalam sebuah pemilihan kepala daerah. Kota Bandung diharapkan bisa menjadi role model pilkada tanpa politik uang.

Gatot Tjahyono mengatakan, kebutuhan dana sulit dipisahkan dari pemenangan. “Biaya pemenangan itu ada. Uang dibutuhkan untuk membayar saksi dan operasional pemenangan,” ujar Gatot.

Dia menceritakan, saat Joko Widodo akan beranjak dari kursi Wali Kota Solo ke Gubernur DKI Jakarta, Jokowi yang saat ini menjadi Presiden RI relatif tidak mengeluarkan uang. “Partai yang keluar banyak. Kami bergotong royong,” ujar dia.

Rekan separtai Gatot, Ayi Vivananda mengatakan, meski dibutuhkan uang dalam pemenangan diperlukan mekanisme untuk menutup masuknya investor politik. Anggaran politik oleh para calon kepala daerah seharusnya tidak dikaitkan dengan investor politik.

“Yang ada nantinya adalah kepala daerah terpilih mengijonkan proyek-proyek pembangunan. Jadi pembangunan itu untuk siapa?” kata dia.

Sementara Fiki Satari, pada kesempatan tersebut mengatakan sebagai orang nomor satu di Karang Taruna Kota Bandung, dia siap membantu sosialisasi KPU. Fiki yang juga salah satu orang kepercayaan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, enggan mengomentari ranah politik. “Saya bukan di wilayah itu,” ujar dosen Unpad tersebut.

Sumber : Pikiran Rakyat

Ditahun ini Pemerintah Kota Bandung Memperbaiki 1.431 Rumah yang Tak Layak Huni

Pemerintah Kota Bandung tahun 2016 akan merenovasi rumah tidak layak huni (rutilahu) sebanyak 1.431 rumah tersebar di 121 kelurahan.

“Di Kota Bandung hanya 30 kelurahan yang tidak mendapat jatah perbaikan rurilahu karena dinilai rumahnya masih layak huni,” ujar Kepala Bidang Perumahan, Dinas Tata Ruang dan Ciptakarya (Distarcip) Kota Bandung Nunun Yuaniati di Balai Kota, Kamis (25/8).

Wilayah yang menjadi target rutilahu diantaranya kelurahan Nyengseret, Cicadas, dan Cigondewah.‎ Nunun mengatakan, dana perbaikan rutilahu tidak semuanya dibiayai oleh APBD Kota Bandung, ada bantuan juga dari ABPN dan ABPD Provinsi.

Khusus dari APBD Kota Bandung sebesar Rp 5 Miliar dari APBD provinsi sebesar Rp 2 miliar dan dari Kementrian Pengerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPera) menganggarkan Rp20 milyar per tahun per kabupaten/kota.

“Bantuan yang diserahkan kepada pemilik rumah berupa material sebesar Rp17 juta dari APBD , sementara yang diberikan kepada penerima dari APBN sebesar Rp15 juta per rumah,” ujar Nunun.

Syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan perbaikan rutilahu, diantaranya, warga Kota Bandung, lahan merupakan milik sendiri.

Selain perbaikan rumah pribadi juga ada perbaikan kawasan kumuh dengan cara perbaikan infrastruktur.

TNI KECEWA, WARGA MASIH BUANG SAMPAH KE CITARUM

Upaya membersihkan Sungai Citarum yang selama ini dilakukan Kodam III/Siliwangi akan sia-sia jika tak diikuti perubahan sikap dan perilaku warga sekitar sungai dan anak sungai Citarum. “Untuk apa TNI membersihkan Sungai Citarum terus-menerus kalau besok-besok sampah masih numpuk lagi. Ini membuktikan kurangnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku disiplin tentang membuang sampah,” kata Pangdam III/Siliwangi Hadi Prasojo, saat meninjau pintu air Sungai Citepus Jl. Inhoftank, Kelurahan Kebonlega Kecamatan Bojongloa Kidul dan Sungai Citepus di Jalan Soekarno Hatta Bandung, Rabu 24 Agustus 2016.

Dalam kegiatan itu, Pangdam III/Siliwangi Hadi Prasojo didampingi Asren Kasdam III/Siliwangi, Dandim 0618/BS dan Waaster Kasdam III/Siliwangi. Kegiatan dilakukan untuk mengetahui perkembangan Sungai Citarum sebelum dan sesudah digelarnya Karya Bakti Kodam III/Siliwangi. Kodam III/Siliwangi bekerja sama dengan Pemprov Jabar dan instansi terkait lainnya, berupaya mewujudkan Sungai Citarum yang bersih, indah, sehat ,lestari, dan enak dipandang.

Fakta di lapangan, sampah masih menjadi pemandangan umum di sungai. Di pintu air Sungai Citepus, sangat jelas tumpukan sampah yang menutupi badang sungai. Sampahnya bermacam-macam mulai dari beberapa kayu lepasan bekas lemari yang rusak, kursi rusak, styrofoam, hingga bantal. Namun,
kantong plastik berisi sampah rumah tangga yang paling mendominasi.

“Saya minta warga jangan buang sampah ke Sungai atau anak Sungai #Citarum karena dapat merugikan orang banyak. Tidak juga mendirikan bangunan di bantaran sungai karena akan menjadikan sungai kumuh,” ucapnya.