Akan Hadir di Kota Bandung “Korean Street”

Di salah satu titik di Kota Bandung Walikota Bandung, Ridwan Kamil berencana mengadakan Korean Street. Wacana ini akan dipermudah, pasalnya Korea Selatan telah menjalin kerjasama budaya dengan Institut Teknologi Bandung ditandai berdirinya K-Lounge melalui Korea Foundation for International Culture Exchange (KOFICE).

“Kami juga akan ada Korean Street. Sedang kami siapkan lokasinya. Warga Bandung ini senang sekali dengan budaya Korea,” kata pria yang akrab disapa Emil.

Pemkot Bandung juga akan bekerjasama dalam hal pengembangan industri busana, khususnya busana muslim yang saat ini banyak menuai ketertarikan massa.

“Indonesia ini adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Saya kira (kerja sama) ini akan sangat menarik. Kota Bandung juga memiliki 300an brand fashion yang berkualitas,” ujarnya seperti rilis yang diterima PRFM.

Perwakilan KOFICE yang hadir pada pertemuan tersebut, Park Ji Hyun mengungkapkan, pihaknya sangat senang dengan kerja sama yang akan dijalin. Ia menginginkan ada pertukaran budaya antara pemuda di kedua negara.

“Kami suka Bandung dan batik. Saya senang melihatnya,” tutur Park Ji Hyun.

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Dipermudah E-katalog

Untuk mempermudah proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, Pemerintah Kota Bandung tengah mempersiapkan e-katalog lokal. Saat ini, pembentukan e-katalog lokal sedang menunggu peresmian Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Bandung yang mandiri sebagai salah satu syarat yang ditetapkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Unit tersebut akan mulai aktif Januari 2017 sejalan dengan beroperasinya Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) yang baru.

“Kita sedang persiapan e-katalog lokal dimulai dengan syarat pertama, ULP-nya harus mandiri. Ini saya laporkan, per Januari sudah siap. Jadi kita bisa ikut di rombongan kedua,” ujar Walikota Bandung, Ridwan Kamil usai menjadi pembicara pada Gelar Pengadaan Kota Bandung di Plaza Balai Kota Bandung.

LKPP sendiri sudah meresmikan e-katalog percobaan di lima daerah di Indonesia pada gelombang pertama, yakni Kabupaten Bandung, Kota Semarang, Kota Surabaya, Provinsi Gorontalo, dan Provinsi DKI Jakarta.

Melalui e-katalog, pemerintah bisa melakukan efisiensi penggunaan anggaran sebab barang dan jasa ditawarkan dengan harga yang kompetitif serta kualitas yang baik. E-katalog juga mendorong transparansi anggaran karena di sana telah dicantumkan harga barang sesuai dengan kualifikasinya.

Pemerintah Kota Bandung terdorong untuk segera mewujudkan e-katalog lokal tersebut. Menurut Ketua LKPP, Agus Prabowo, dengan e-katalog lokal produk barang dan jasa yang dimiliki Kota Bandung akan bisa ditayangkan di katalog nasional sehingga bisa dibeli oleh pemerintah se-Indonesia.

“Nanti kalau sudah banyak kita akan punya pasar pengadaan yang dahsyat, barangkali bisa terbesar di dunia nanti,” tutur Agus.

Ia mengatakan, saat ini e-katalog telah memiliki hampir 80.000 produk, mulai dari alat tulis kantor, alat kesehatan, kendaraan, hingga sapi.

“Setiap barang jasa yang bisa dikuantifikasi, ada mereknya, ada harganya, ada penyedianya bisa (dimasukkan ke e-katalog),” imbuh Agus.

Salah satu keuntungan dari e-katalog adalah efisiensi waktu sebab sistem ini bisa mengurangi lelang. Barang dan jasa yang telah tercantum pada e-katalog bisa langsung diakses tanpa melalui lelang.

“Karena yang namanya lelang banyak masalah. Nanti ke depanya lelang akan ditekan habis sampai hanya ke pekerjaan-pekerjaan yang terpaksa harus lelang karena di pasar tidak ada, contohnya infrastruktur, pekerjaan kompleks, maupun konsultansi,” jelas Agus.

Agus menerangkan, sistem kerja e-katalog ini nantinya akan seperti e-dagang (e-commerce) dimana pemerintah bisa mengakses barang dan jasa yang dibutuhkan secara online.

“Jadi nanti seperti online shop, yang jual pemerintah, yang beli pemerintah,” tandasnya.

Diperkirakan Lebih dari Rp 32 Triliun, APBD Jawa Barat 2017 Membengkak

Ahmad Heryawan (Aher) sebagai Gubernur Jawa Barat, memaparkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat 2017 diperkirakan sebesar Rp 32 triliun lebih. Setelah dihitung dengan pendapatan dan sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) APBD 2017 mencapai Rp 32,740 triliun, meningkat sebesar 11,34 persen dibandingkan volume APBD murni 2016 sebesar Rp 29,406 triliun.

Salah satu faktor pembengkakan ini, menurut Aher karena pelimpahan kewenangan SMA/SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Provinsi.

“Kenaikan itu terutama untuk anggaran pendidikan yaitu pengalihan kewenangan pengelolaan SMA SMK dari Kabupaten Kota ke Provinsi. Diantaranya untuk pembayaran honor dan gaji pegawai pendidikan” ujar Aher usai menyampaikan nota pengantar RAPBD Jabar 2017, di Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro.

Terlebih lagi, dikatakan Aher, untuk pembayaran gaji dan semua komponen di dalamnya mencapai Rp 1,7 triliun, belum termasuk biaya infrastruktur dan kebutuhan pendidikan lainnya.

“Jika ditotal, anggaran pendidikan dalam APBD 2017 sudah mencapai lebih dari 30 persen atau melebihi dari dari syarat undang – undang sebesar 20 persen,” jelasnya melansir laman Pemprov Jabar.

Atasi Kebocoran Pipa PDAM, Ridwan Kamil Gandeng Manila Water

Pemerintah Kota Bandung masih terus berupaya mengurangi tingkat kebocoran pipa-pipa air bersih yang dikelola badan usaha milik daerah, PDAM Tirtawening.

Salah satu langkah yang diambil adalah menggandeng perusahaan air minum asal Filipina, Manila Water.

“Alhamdulillah, sample dari sebuah daerah kerja sama PDAM dengan Manila Water ini bisa menurunkan tingkat kebocoran dari 59 persen ke 35 persen,” jelas Wali Kota Bandung Ridwan Kamil

Alasan Ridwan menggandeng Manila Water adalah perusahaan Filipina ini memiliki manajemen dan teknologi pendeteksi kebocoran pipa air yang cukup canggih. Ridwan memuji Manila Water sebagai salah satu perusahaan air terbaik di Asia.

“Kami juga banyak mengalami kebocoran air, tapi dia (Manila Water) ada teknologinya, ada alatnya yang bisa mendeteksi kebocoran,” ujarnya.

Kerja sama antara PDAM Tirtawening dan Manila Water akan menggunakan sistem business-to-business. “Karena kebocoran itu artinya ada air mubazir, kemudian ada peluang yang hilang berupa uang. Selain itu, banyak daerah komplain tidak dilayani, padahal airnya ada. Gara-gara ada kebocoran, jadi tidak terlayani,” tuturnya.

KADISPARBUD JABAR : HARUS MENYENANGKAN BELAJAR BAHASA SUNDA

Masih sulit diterapkan di masyarakat penggunaan bahasa Sunda di kehidupan sehari – hari , Ida Hernida sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Kadisparbud) Jawa Barat berpendapat, kemungkinan terbesar hal itu terjadi karena pengaruh lingkungan yang modern dan cenderung meninggalkan budaya terdahulu.

“Kemungkinan besar pertama karena pengaruh lingkungan, jadi kalau berbahasa Sunda itu sering dibilang udik, kuno, jadi seakan – akan malu,” ujar Ida.

Faktor kedua, menurutnya pemakaian bahasa Sunda masih terbilang sulit, dikarenakan adanya tingkatan atau undak usut basa Sunda. Oleh karena itu penyampaian bahasa Sunda di sekolah – sekolah harus dikemas dalam bentuk menyenangkan agar memotivasi para siswa.

“Jadi belajar bahasa Sunda itu harus dengan seni dan bobodoran¸dibuat menyenangkan penuh bercanda,” ucapnya.

Ida juga menuturkan, ngamumule atau memelihara bahasa Sunda di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus dilakukan setiap kesempatan.

“Ngamumule bahasa Sunda sebenarnya setiap saat dilakukan, baik melalui acara – acara kesundaan, pasanggiri bahasa Sunda, dan juga lomba – lomba kesundaan, bahkan kemarin kita juga kedatangan masyarakat adat Sunda yang memang mereka sendiri ingin terfokus di bidang kesundaan,” tandasnya.

JENDERAL GATOT : DI MEDIA SOSIAL BANYAK BERTEBARAN ‘USTADZ ONLINE’

Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyindir maraknya keberadaan ustadz-ustadz yang bertebaran di media sosial. Gatot, yang menyebut model ini sebagai ustadz online, menganggap keberadaanya berbahaya.

“Ini sangat bahaya bagi muslim Indonesia bahaya, karena banyak ustaz sosmed,” kata Gatot blak-blakan dalam Kuliah Kebangsaan di Auditorium Harus Nasution, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Tangerang Selatan, Selasa 29 November 2016 seperti dilansir dari tempo.co

Gatot menganggap fenomena ustadz di media sosial ini memprihatinkan. Sebab, kebanyakan ustaz mengidentifikasi, tidak memiliki basis ilmu agama. “Mereka ini yang tak punya ilmu agama, tapi kelihatan jago karena dia beraninya muncul di sosmed saja.”

Tak hanya itu, Jenderal Gatot Nurmantyo juga menilai ustadz di media sosial ini juga pandai menyitir ayat-ayat kitab suci yang diunggah untuk sekadar mencari popularitas. “Ini yang berbahaya,” ujar Gatot.

“Tidak perlu kuliah, yang penting buka internet, dengan bahasa sejuk, adinda, kakanda, menyitir ayat-ayat Al-Quran, diambil saja, dikirim, lalu jadi top,” kata Gatot, yang disambut tawa dan tepuk tangan ribuan peserta kuliah.

“Banyak yang bilang di Medsos kita lindungi Alquran. Lindungi Alquran? Allah telah mengatakan dalam Alquran, ‘Dan sesungguhnya kami yang menurunkan Alquran, kami menjaga Alquran’. Jadi kalau mau jaga Alquran, Allah yang jaga. Jadi kalau ingin berlindung, ikuti Alquran,” tegas Gatot.

“Ada yang saya dengar bahwa ‘mari kita demo untuk melindungi Alquran’. Baca dong Al Hijr ayat 9, yang melindungi dan memelihara Alquran itu Allah,” kata Gatot.

Sekira 2 ribu orang menghadiri Kuliah Kebangsaan itu. Dalam kuliah itu, Gatot mengajak peserta mengidentifikasi berbagai ancaman ketahanan Indonesia yang datang dari berbagai dunia seperti narkoba, terorisme, energi, dan keamanan teritorial seperti Laut Cina Selatan.

Rektor Universitas Islam Negeri, Dedi Rosyada mengingatkan peran Islam sebagai pilar tertinggi menjaga kebhinekaan. Lembaga pendidikan, kata dia, penting sebagai institusi mempererat persatuan. “Kami menyadari lembaga pendidikan menjadi andalan untuk mempererat persatuan tidak bisa diabaikan,” kata dia.