Program Bandung Menjawab Sarana Komunikasi Pemerintah Dan Warga

Terkait adanya milad ke-2 Bandung Menjawab Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, yang diselenggarakan di Gedung PGN kota Bandung, dan dihadiri oleh Wali kota Bandung Ridwan Kamil, Sekretaris Daerah kota Bandung Yossi Iriyanto,Anggota DPRD Kota Bandung, serta sejumlah SKPD. Sekretaris Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Asep Saeful Gufron mengaku dengan adanya program Bandung Menjawab ini menjadi suatu langkah yang luar biasa dimana adanya komunikasi antara Pemerintah Kota Bandung dengan masyarakat.

“Yang jelas adanya Bandung Menjawab ini walaupun usianya relatif masih muda, akan tetapi ini suatu langkah luar biasa sehingga bisa terjadi komunikasi antara Pemkot Bandung yang diwakili oleh SKPD memberikan informasi terkait hal-hal yang perlu diketahui oleh masyarakat , dan hal hal yang perlu diberikan masukan dari masyarakat seperti apa program kami ini,” ujar Asep Saeful kepada PRFM, Senin (25/07).

Menurut Asep dengan adanya program Bandung Menjawab ini pihaknya akan mengetahui permasalahan yang sebenarnya.

“Seperti misalnya apakah warga tau tentang arti penting pajak daerah?kan tidak yah sehingga lewat program ini pemerintah akan menjawab dan memberikan informasi kepada warga sehingga warga tau arti penting pajak derah dan untuk apa, yang sebenarnya untuk kepentingan masyarakat,” ujar Asep.

Asep menambahkan Bandung Menjawab dapat menimbulkan komunikasi dua arah antara Pemerintah dan warga. Asep pun berharap langkah ini seharusnya dapat terus berkembang sehingga pemerintah dapat memberikan informasi terkait program kerja yang nantinya akan diterapkan pada masyarakat sehingga masyarakat dapat memahami kebijakan mana saja yang bersifat kemasyarakat. Dan Asep pun meyakini nantinya akan adanya saling keterbukaan antara Aparat Pemerintah dan Warga.

“Saya yakin adanya Bandung Menjawab pun nantinya akan terbuka  karena adanya masukan antara aparat pemerintah dan warga, sehingga nanti dapat berjalan pola pikir untuk membangun Bandung, dan tidak serta merta Pemerintah yang puas, akan tetapi masukan dari masyarakat pun suatu langkah yang kita bawa sehingga bisa membangun Bandung bersama -sama . meskipun pemerintah sebagai fasilitator,” tambah Asep.

Bandung Menjawab pun tidak menjadi tantangan bagi Pemerintah, pasalnya Asep menilai hal tersebut akan menjadi pencerahan tidak hanya bagi masyarakat akan tetapi bagi pihaknya yang selaku komponen dari Pemerinta Kota Bandung.

“Banyak sekali masukan yang positif dan kritis dan kritisi ini kan tidak menjadi hal yang membuat takut justru dengan adanya kritisi tersebut ide kita akan menang nantinya,” ujar Asep.

Penulis : Dila Fitri Aulia

Sumber : PRFM

ATASI KEMACETAN, JABAR HARUS BANGUN JALAN BARU

Pembangunan jalan baru mutlak harus dilakukan di Jawa Barat. Jumlah penduduk yang paling banyak serta lokasi yang berdekatan dengan Ibu Kota Jakarta menyebabkan tingginya hilir mudik kendaraan di Jabar terutama saat musim Lebaran.

Ketua Komisi IV DPRD Jabar, Ali Hasan mengatakan, pembangunan jaringan jalan baru menjadi solusi tepat dalam mengatasi setiap kemacetan yang terjadi di hampir seluruh daerah di Jabar. Ali menilai, jaringan jalan yang ada saat ini sudah tidak mampu lagi menampung kendaraan yang setiap harinya terus bertambah.

Tanpa adanya pembukaan ruas jalan baru, masalah kemacetan di Jabar semakin sulit diselesaikan. Menurutnya, Pemerintah Provinsi Jabar harusnya berani membangun ruas jalan baru dan meningkatkan kapasitas volume jalan dengan melakukan pelebaran, terutama di jalan-jalan yang selalu mengalami kepadatan.

“Jalan-jalan tiap tahun jelas macet. Macet-macet itu juga. Puluhan tahun macet terus. Jalan keluarnya gimana? Salah satunya buka jalan baru,” kata Ali di Gedung ‪#‎DPRDJabar‬, Kota Bandung, Selasa (12/7).

Ali menuturkan, pada tahun ini Pemprov Jabar telah menyiapkan anggaran hingga Rp 700 miliar untuk perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan. “Anggaran 2016 (untuk jalan) Rp 700 miliar. Tapi kalau sistemnya tambal sulam, tetap tidak akan menyelesaikan,” ucapnya.

Selain itu, Ali pun mengkritisi karena terlalu mudahnya masyarakat dalam mendapatkan kendaraan roda dua atau empat melalui proses kredit. Ini menyebabkan pertumbuhan kendaraan yang sangat cepat.

“Namun tidak diimbangi dengan pembangunan infrastruktur jalannya. Jadi Bagaimana kalau diperketat persyaratannya (untuk kredit motor). Kalau tidak, kendaraan akan semakin menumpuk,” pungkasnya. (BdgPjk)

Perusahaan Nunggak Retribusi Sampah Siap-Siap Disidak Emil

Direktur PD Kebersihan Kota Bandung Deni Nurdiana mengungkapkan, pihaknya telah menyurati 90 perusahaan yang terdiri dari Mall, Restoran dan Hotel yang menunggak pembayaran retribusi sampah.

Ia mengatakan, setelah dilayangkan surat, pihaknya juga memberi waktu 7 hari kepada setiap perusahaan tersebut untuk melunasi utangnya kepada PD Kebersihan. Bahkan, rencananya, setelah melakukan Sidak ke PVJ hari ini, Rabu (13/7) ia juga akan melakukan Sidak ke perusahaan-perusahaan lainnya.

“Bahkan, Pa walikota Bandung juga akan ikut turun bersama kami untuk melakukan sidak ke tempat-tempat tersebut (yang nunggak retribusi sampah),” ujar Deni kepada PRFM, Rabu (13/7).

Dikatakan Deni, sidak ke perusahaan lainnya akan dilakukan di minggu ini sampai minggu depan. Menurutnya, hal tersebut dilakukan demi menegakan aturan-aturan soal retribusi sampah di Kota Bandung.

Dila Nurfadila
Editor : Hera Erawan

Sumber : PRFM