WARGA DESAK PEMEKARAN BANDUNG TIMUR

Pemekaran Bandung Timur dari Kabupaten Bandung dinilai harus segera terealisasi. Sebab, pemekaran tersebut menjadi solusi atas berbagai persoalan yang kerap dihadapi masyarakat di wilayah timur Kabupaten Bandung.

Wakil Ketua Komite Independen Pengawasan dan Percepatan Pemekaran Bandung Timur (KIP4KBT) Atep Sumantri menuturkan, pemekaran Bandung Timur sudah terkatung-katung sejak enam tahun lalu.

Pada 2009, kata dia, telah ada keputusan dari DPRD Kabupaten Bandung untuk segera membuat kajian soal pemekaran Bandung Timur sebagai salah satu upaya percepatan pemekaran.

“Selama enam tahun pemekaran Bandung Timur tidak juga mendapat respon dari eksekutif. Padahal warga di sana (Bandung Timur) sangat menginginkan adanya pemekaran,” ujar dia, Kamis (26/5).

Atep juga menjelaskan, selama ini warga di Bandung Timur seolah terabaikan dari sisi pengurusan administrasi kependudukan dan juga pembangunan. Karena, misalnya, warga Nagreg yang tinggal di ujung Kabupaten Bandung sering kali harus jauh-jauh ke Soreang hanya untuk mengurus dokumen kependudukan.

“Pemekaran ini juga agar ada pemerataan pembangunan hingga ke timur sehingga tidak hanya terpusat di wilayah tengah Kabupaten Bandung,” kata dia. (REP)

Pengusaha Angkot Sambut Baik Jum’at Ngangkot

Dinas Perhubungan Kota Bandung, menggulirkan anjuran Jum’at Ngangkot untuk PNS di wilayah Pemkot Bandung sebagai upaya penururnan angka pengguna kendaraan pribadi yang diharapkan mampu mengatasi permasalahan kemacetan di Kota Bandung.

Koordinator Angkot Kebon Kalapa – Dago, Eme Kasma menyambut baik anjuran tersebut. Agar semakin banyak PNS dan warga yang menaiki angkot, Eme menyebutkan telah menginstruksikan para sopir bawahannya agar memberikan pelayan terbaik baik penumpang agar merasa nyaman saat menaiki angkot.

“Kami sudah mengarahkan pengemudi untuk melayani calon penumpang angkot, terutama calon penumpang angkot yang hari Jum’at, ya mudah-mudahan calon para penumpang angkot menikmati hari Jum’at di angkot,” ucap Eme kepada PRFM, Kamis (26/05).

Untuk permasalahan angkot yang mengetem, Eme menyebutkan akan berupaya untuk menegor pengemudinya agar tak mengetem lagi, terutama di di hari Jum’at ngangkot.

“Penuh tidak penuh harus maju, untuk menambah kenyamana kepada pengguna angkot,” ujar Eme.

Penulis : Rifki Abdul Fahmi

Sumber : PRFM

Satpol PP Kabupaten Bandung Dianggap Tak Becus Atur PKL

KBO Lantas Polres Bandung Iptu Agus Romi mengatakan, saat ini pedagang kaki lima (PKL) marak berualan kembali di zona-zona terlarang sekitar Banjaran. Menurutnya, hal tersebut merupakan bentuk ketidakbecusan Satpol PP Kabupaten Bandung dalam menjalankan tugasnya.

“Saya telepon itu tadi pagi, tak ada yang ngangkat! masih tidur semua!,” kata Agus Romi kepada PRFM, Kamis (26/5).

Dikatakan Agus Romi, PKL marak berdagang kembali karena beberapa waktu lalu Polres Bandung sibuk dengan persiapan kedatangan Presiden dan pertandingan Persib.

“Kami tinggal sebentar sudah kacau lagi,” katanya.

Selain maraknya PKL, menurutnya infrastruktur di sekitar Pasar Banjaran juga sangat kacau. Karena itu ia berharap aparat pemerintah setempat lebih memperhatikan hal tersebut demi kenyamanan warga.

“Infrastruktur kacau, ditambah lagi harus menertibkan PKL. Kemana aparat pemerintah dan Satpol PP? sama sekali tidak bergerak,” katanya.

Penulis : Hera Erawan

Sumber : PRFM

PLN Berikan Bantuan Biaya Transisi dan Biaya Pindah Untuk Warga Kabupaten Bandung

PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah (UIP JBT) I bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menyelenggarakan acara Penyerahan Bantuan Biaya Transisi dan Biaya Pindah Warga Terkena Proyek (WTP) PLTA Upper Cisokan Pumped Storage 4 x 260 Megawatt (MW) di Area Rendaman Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat pada hari Selasa (24/5). Kegiatan pembayaran hari ini berlangsung di Kantor Desa Cicadas, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat.

Bantuan yang diberikan berupa biaya transisi selama 2 bulan bagi warga yang memiliki tanah di area sekitar proyek dan biaya pindah selama 1 bulan bagi warga yang memiliki rumah/bangunan.

Penyerahan bantuan biaya pindah dan biaya transisi untuk WTP di Area Rendaman PLTA Cisokan akan berlangsung selama 3 hari, yaitu pada tanggal 24, 30, dan 31 Mei mendatang. Tiga desa yang menerima bantuan diantaranya adalah Desa Cicadas, Desa Bojongsalam, dan Desa Sukaresmi dengan total WTP sebanyak 615 warga.

Sebelumnya PLN UIP JBT I juga telah melaksanakan penyerahan bantuan kepada WTP Access Road, yaitu di Desa Cibitung dan Desa Sukaresmi dengan total WTP sebanyak 411 warga.

Deputi Manajer Pertanahan PLN UIP JBT I, Asep Irman, dalam sambutannya menjelaskan bahwa penyerahan bantuan biaya transisi dan biaya pindah Warga Terkena Proyek (WTP) merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh PLN sesuai dengan perjanjian PLN dengan Bank Dunia (World Bank) yang tercantum di dalam dokumen Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP) .

Penulis: Siti Imro

Sumber : PRFM

Rp 13 Miliar Untuk CItarum Bestari Sudah Disetujui

Pemerintah pusat sudah memberikam izin kepada Provinsi Jawa Barat untuk menggunakan anggaran tak terduga sebagai dana pelaksanaan operasi bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan mengatakan, hasil hitungan anggaran yang dibutuhkan kurang lebih sebesar Rp 13 miliar. Namun, besaran itu masih bersifat sementara dan kemungkinan akan bertambah.

“Izin dari Kementerian PU-Pera sudah keluar,” kata Aher seperti dilansir situs resmi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, Rabu (25/5).

Aher menambahkan, operasi bersama TNI akan dimulai sejak 2 Juni 2016 sampai bulan Desember 2016 mendatang. Nantinya di beberapa titik di sepanjang sungai Citarum akan digelar patroli oleh TNI.

Patroli tersebut, lanjut Aher, meliputi kegiatan pembersihan sampah-sampah di sungai, penyadaran terhadap masyarakat yang diduga kuat membuang sampah ke Sungai Citarum baik di aliran induk sungai ataupun anak-anak sungai.

“Mungkin yang terduga kuat membuang sampah itu rumah tangga, pasar-pasar yang berada di sekitar sungai, ataupun pertokoan, engapa kita sebut pertokoan, sebab banyak sampah jenis styrofoam dan kardus di sungai. Dari mana kalau bukan dari pertokoan?,” kata Aher.

Untuk daerah operasi, Pemprov Jabar akan memprioritaskan kawasan hilir Sungai Citarum hingga menjelang Saguling.

Penulis: Siti Imro

Sumber : PRFM

43 MILIAR PEMKOT BANDUNG BAKAL TERUS REVITALISASI TAMAN KOTA

Dinas Pemakaman dan Pertaman Kota Bandung menganggap anggaran perawatan ‪#‎taman‬ belum mencukupi. Saat ini, pemkot mengalokasikan Rp 6 miliar untuk sekitar 604 buah taman dan median jalan.

”Biaya sebagaian besar habis dikeluarkan untuk menggaji pegawai, membeli peralatan, biaya kegiatan dan makan,” katanya Kepala Dinas Pemakaman dan Pertaman Kota Bandung, Arief Prasetya.

Selain itu, anggaran tersebut hanya dikhususukan untuk perawatan taman-taman yang sudah direvitalisasi. Serta taman yang sering dikunjungi oleh masyarakat luas. Khusus untuk taman yang ada di komplek ada petugas kewilayahan dan PIPPK untuk melakulan perawatan. Hal itu, untuk menekan anggaran yang semakin tinggi.

Ketika ditanya berapa anggaran yang dibutuhkan? Dirinya tidak mau menyebutkan kekurangannya. Dia hanya menegaskan bahwa masyarakat bisa menjaga taman-taman umum di Kota Bandung. Menurutnya jangan sampai ada banyak taman yang rusak karena tangan jahil.

”Masyarakat juga ikut menjaga taman, khususnya taman umum. Tekad pemkot untuk mempercantik Bandung jangan dibarengi dengan tangan jahil yang tidak bertanggung jawab,” katanya.

Selain itu, Pemerintah Kota Bandung akan menggelontorkan dana sekitar Rp 43 miliar untuk merevitalisasi taman besar lainnya. Seperti, renovasi taman Tegalega yang menjadi lokasi monumen Bandung Lautan Api. Dari total lahan seluas 17 hektare, setengahnya atau sekira 7,6 hektare akan direnovasi.