KRISIS SAMPAH MELANDA KABUPATEN BANDUNG, INI PENYEBABNYA

– Krisis sampah masih terjadi di Kabupaten Bandung, tidak maksimalnya pengangkutan menjadikan masyarakat banyak yang membuang sampahnya di pinggir jalan.

“Harusnya pemerintah mengangkut secara rutin, supaya tidak menumpuk seperti ini,” ujar Rety, warga Komplek Bumi Parahyangan Kencana, Kamis (23/6).

Dia berharap agar pemerintah segera membereskan masalah sampah yang banyak menumpuk tidak diangkut di sudut-sudut kota Kabupaten Bandung

Sebagaimana diketahui, pembatasan pengangkutan sampah ke TPA Babakan, membuat dinas perumahan penataan ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung kewalahan. Kareana ada penbatasan, sampah menjadi tidak terangkut dan terus menumpuk.

Menanggapi hal tersebut, aktivis yang konsen dalam masalah lingkungan, Son Son Garsoni mengatakan, jika pemerintah Kabupaten Bandung menjalankan Undang-undang dengan benar, permasalahan sampai seperti saat ini tidak akan terjadi.

Dijelaskannya, sesuai dengan undang undang nomor 12 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, pemerintah dimungkinkan hanya mengelola sampah di tempat dan pemukiman umum saja.

“Harusnya ada pemisahan antara sampah yang dikelola pemerintah dengan sampah yang dikelola oleh pihak-pihak komersil,”tutur Son Son.

Dengan adanya pemisahan, maka beban pemerintah akan berkurang dan hal seperti sekarang tidak akan terjadi.

Dipaparkannya, banyaknya tempat komersil seperti pabrik, hotel, restaurant, pemukiman elit dan pasar modern, cukup membuat beban pemerintah dalam melayani sampah cukup besar.

“Padahal mereka itu harus mengelola sampahnya sendiri. Pemerintah bisa menginplementasika undanh undang melalui perda atau Surat Edaran,”ujarnya.

Son Son mencontohkan, jika disebuah pabrik dengan jumlah pegawai sekitar 5000 orang, maka perhari paling tidak akan memproduksi sampah sekitar 1 ton. Jumlah tersebut, tentu tidak sedikit, apalagi di Kabupaten Bandung ini terdapat ribuan pabrik. Begitu juga dengan tempat komersial lainnya. Seperti pusat perbelanjaan, hotel, restoran, pasar dan pemukiman elit.

“Kalau saja UU tentang pengelolaan sampah ini diterapkan secara maksimal. Seperti yang dilakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta, tentu beban pemerintah daerah akan jauh berkurang. Karena bebannya hanya tersisa pada publik area dan pemukiman saja,”ujarnya.(Bdg_pjk)

PEMPROV JABAR MERENCANAKAN INDUSTRI DI SATU LOKASI

Pemprov Jabar merencanakan untuk mengkaji pengelompokan industri dalam satu areal. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi tingginya tingkat pencemaran di Jawa Barat.

Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar mengatakan, pabrik-pabrik di kawasan Bandung Raya ini seharusnya direlokasi ke dalam satu kawasan industry. Sehingga dapat menekan dampak akibat pembuangan limbah yang sembarangan.

”Kalau dijadiin satu kawasan saya pikir baik dalam pengontrolannya,” jelas Deddy di Gedung Sate, Rabu (22/6).

Menurutnya, langkah relokasi ini rencananya akan dipindahkan ke area pesawahan di Rancaekek. Lokasi ini dinilai cocok untuk industri karena sawahnya sudah tidak produktif.

”Ini juga sudah dibicarakan dengan BPN, prinsipnya disetujui di Rancaekek jadi kawasan industri,” ujar Deddy

Dia mengatakan, seandainya wacana ini bisa terwujud bukan tidak menutup kemungkinan sebagian permasalah pencemaran limbah akan tertangani. Sebab industri nantinya akan dengan mudah dikontrol dalam pengelolaan limbahnya.

Di tempat yang sama, Kepala BPLHD Provinsi Jabar Anang Sudharna mengatakan, sangat mendukung rencana tersebut sebagai bentuk untuk melakukan pengelolaan limbah industri agar lebih baik.

Dirinya menuturkan, sejak 2014 lalu pihaknya telah meminta industri agar mengolah limbahnya dengan baik dan sesuai aturan yang ditetapkan kementrian lingkungan hidup yaitu dengan menyiapkan instalasi pengolahan air limbah (IPAL)-nya.

”Dulu saat dicanangkannya Citarum Bestari. Tapi sekarang masih banyak yang belum menjalankan IPAL-nya dengan baik namun ada juga yang sudah patuh,” kata Anang.

LAHAN PERTANIAN JABAR BERKURANG EMPAT TAHUN TERAKHIR

Wagub Jabar, ‪DeddyMizwar‬ menuturkan dalam kurun waktu empat tahun terakhir ini (dari 2016) telah terjadi pengurangan lahan pertanian di Provinsi Jawa Barat yakni dari sejuta hektare menjadi 925 ribu hektare.

“Dan dari tahun ke tahun Jawa Barat telah menjadi penghasil beras tertinggi di Indonesia. Namun demikian, industri manufaktur di Jawa Barat pun intensitasnya mencapai 60 persen nasional,” kata Deddy Mizwar, dalam siaran persnya, Kamis.

Beliau mengatakan salah satu masalah yang dihadapi oleh sektor pertanian di Jawa Barat adalah keberadaan limbah industri yang dinilainya sebagai `hama` besar bagi pertanian di Jawa Barat.

Dirinya mencontohkan lahan pertanian penghasil beras terbaik di Jawa Barat, yakni di Kawasan Rancaekek, Kabupaten Bandung seluas 450 hektare, rusak akibat limbah pabrik.

Menurut dia, dari sekitar 3,7 juta hektare lahan di Jawa Barat, 1,1 juta hektarenya dikuasai oleh Perhutani, PTP, dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam.

Dimana pada lahan tersebut, kata Wagub Jabar, terdapat penggunaan lahan oleh masyarakat yang tidak sesuai peruntukannya, seperti menanam sayuran di perbukitan curam yang sering menyebabkan banjir, longsor, dan penyalahgunaan lainnya.

PMKS di Kota Bandung Menurun

Dinsos Kota Bandung / Pemkot Bandung menyatakan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial  (PMKS) di Kota Bandung menurun saat ramadhan di tahun ini. Meningkatnya tingkat intensitas penjangkauan di wilayah Bandung menjadi salah satu ketakutan PMKS mangkal di wajah Kota Bandung.

“Ketika PMKS tidak ada di titik tertentu dikeramaian, maka saya bisa memungkinkan bahwa itu adanya penurunan,” kata Ketua Kepala Dinas Sosial Kota Bandung Ajie Giyattmiko.

Menurut Ajie, mereka pindah ke tempat-tempat ibadah, di berbagai Mesjid-mesjid besar di Bandung, tetapi tetap ada petugas Satpol PP yang bertugas sehingga PMKS sulit bergerak. Selain ke mesjid-mesjid mereka pun pindah ke jalan-jalan kecil dan masuk perumahan warga, tetapi pihaknya sudah menambahkan 40 anggota Satkas  PPRS (Perlindungan Pelayanan Kesejahteraan Sosial) berkeliling Bandung yang diarahkan oleh dinas dengan melakukan penjangkauan yang manusiawi.

“Kalo ada menemukan PMKS, siapapun warga manapun, kemudian merasa terganggu segera kirim tweet ke dinsos, pasti kita akan segera merespon,” tambahnya.

Selain Sosialisai, PT KAI Daop II Bandung Siap Pasang CCTV Awasi Pelanggar

Permasalahan transportasi di Kota Bandung salah satunya adalah banyaknya pengendara mobil dan motor yang tidak disiplin karena sering menerobos palang pintu yang mengundang malapetaka. Terkait hal ini, PT KAI Daop II Bandung mengadakan pertemuan dengan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil (Emil), untuk mencari solusi agar pengendara di kota Bandung jauh lebih disiplin dan memperhatikan keselamatannya saat melintas di perlintasan kereta.

Kepala Humas PT KAI Daop II Bandung, Franoto Wibowo menyebutkan, pihaknya sering melakukan sosialisasi kemanan berlalu lintas, terutama saat melintas di perlintasan kereta yang harus mendahulukan kereta.

“Kita juga sering melakukan dalam seminggu bisa 3 hingga 4 kali melakukan sosialisasi kita bersama-sama jajaran kepolisian, dari dishub kita juga menggandeng komunitas gerakan Bandung disiplin untuk sosialisasi tertib berlalu lintas di perlintasan,” ucap Franoto kepada PRFM, Kamis (23/06).

Selanjutnya Franoto menambahkan, selain melakukan sosialisasi, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan sebuah inovasi berupa pemasangan spanduk pentingnya tertib berlalu lintas dan juga pemasangan kamera pengawas.

“CCTV akan kita pasang dari mulai pintu perlintasan yang di Nagreg sampai Cimahi, mungkin nanti CCTV itu bisa dikonekan dengan internet dan bisa diakses oleh berbagai pihak, sehingga bisa kelihatan pelanggar-pelanggar itu,” ungkap Franoto.

Penulis : Rifki Abdul Fahmi

DPRD Jabar Berharap Pemerintah Genjot Sabernas di Tahun 2016 ini

Pemprov Jawa Barat dituntut lebih memaksimalkan program Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sabermas) pada 2016 ini. Sebab, program tersebut pada 2015 kemarin tergolong gagal karena serapannya sangat rendah.

Ketua Komisi IV DPRD Jawa Barat, Ali Hasan mengatakan, program Sabermas 2015 hanya terserap 51% dari total anggaran Rp 611,7 miliar. Minimnya serapan ini terjadi karena program tersebut tidak direncanakan dengan matang.

Ini terlihat dari tidak siapnya pemerintah kabupaten/kota dalam menerima program Sabermas 2015. Saat itu, tidak semua kabupaten/kota mengajukan pembangunan sabermas.

Salah satunya karena pemerintah kabupaten/kota tidak siap dalam menyediakan lahan untuk pembuatan sanitasi.

“Mereka tidak siap lahannya. Masa harus menggunakan lahan milik pribadi,” kata Ali di Gedung DPRD Jabar,sebagaimana dikutip dari situs resmi DPRD Jawa Barat, Rabu (22/06)kemarin.

Namun, Ali mengatakan, pada 2016 ini, banyak pemerintah kabupaten/kota yang mengajukan pembuatan sabermas. Oleh karena itu, Ali menyebut, program Sabermas ini harus kembali digulirkan pada APBD Perubahan 2016 ini. Selain itu, Ali meminta, program tersebut harus terencana dengan matang.

“Pada (APBD) murni sekarang kan enggak ada,” katanya.

Terlebih, sabermas ini untuk memastikan kewajiban 10 persen APBD untuk bidang kesehatan.

“Ini amanat undang-undang, 10 persen untuk kesehatan,” katanya.

Oleh karena itu, Ali meminta agar Dinas Kesehatan Jabar mau mengambilalih program tersebut. Sebab, pada pelaksanaan 2015 kemarin, program sabermas dijalankan oleh Dinas Pemukiman dan Perumahan.

“Dinas kesehatan harus mau menjalankan program sabermas. Kalau tidak berani, ganti saja kepala dinasnya,” pungkasnya.