PADA 2020 PEMKAB BANDUNG JANJIKAN WILAHNYA BEBAS SAMPAH

Pada 2020 mendatang, Pemerintah Kabupaten Bandung, mencanangkan daerahnya terbebas dari sampah. Komitmen terbebas dari sampah yang selama ini menjadi penyebab banjir di daerahnya ini optimistis dapat dituntaskan.

Bupati Bandung, Dadang M Naser mengakui jika sampah masih menjadi permasalahan besar di daerah yang dipimpinnya itu. Salah satu penyebabnya adalah masih minimnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya.

“Sebenarnya kami ingin mempercepat terbebas dari sampah, tapi ternyata masih jadi masalah, dan kami berkomitmen pada 2020 Kabupaten Bandung bebas sampah,”kata Dadang usai memimpin Apel Hari Peduli Sampah Nasional 2017 tingkat Kabupaten Bandung di Rusunawa Solokanjeruk, Kamis (16/2/17).

Dikatakan Dadang, untuk mencapai Kabupaten Bandung bebas sampah pada 2020 itu, pihaknya gencar melakukan sosialisasi pada masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Termasuk mengajak masyarakat untuk melakukan daur ulang (recycle) sampah menjadi penghasilan tambahan masyarakat.

“Sosialisasi dan pengaplikasian terus dilakukan, agar masyarakat tidak lagi membuang sampah sembarangan. Sekaligus diajarkan memilah sampah rumah tangga yang dapat didaur ulang karena memiliki nilai ekonomi,” ujarnya.

Tak hanya itu saja, lanjut Dadang, untuk mendukung gerakan ini para pelajar harus berpartisipasi. Para guru harus mengajarkan dan mengaplikasikan kepada peserta didiknya agar peka kepeduliannya terhadap sampah. Sehingga, kesadaran akan membuang sampah dengan baik dan benar menjadi sebuah budaya.

“Beberapa sekolah di sini sudah ada yang berbasis lingkungan. Ini harus didorong agar merata semuanya. Walaupun tidak jadi pijakan, tapi bisa jadi budaya di Kabupaten Bandung,”ujarnya.

Dadang melanjutkan, beberapa hal tersebut tengah dimasifkan di daerahnya itu, selain juga melakukan penanaman pohon. Karena peraturan daerah mengenai persampahan masih belum tegas. Sedangkan untuk anggaran untuk sosilisasi pengangkutan sampah belum terkelola dengan baik di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

“Ke depan kami akan perketat peraturannya agar lebih tegas, biar tidak banci. Anggaran untuk sosialisasi pengangkutan juga belum terkelola baik,” ujarnya.

Dadang menambahkan, saat ini untuk pembuangan sampah masih dikirim ke TPA Sarimukti. Ia berharap TPPAS Legok Nangka yang berada di Nagreg bisa secepatnya beroperasi. Sehingga, untuk pembuangan sampah tidak perlu jauh ke Kabupaten Bandung Barat (KBB).

“Komitmen kami dari tahun 2010 lalu soal ini, tahun ini juga akan saya sampaikan dana ke desa untuk pemberdayaan masyarakat dan komunitas. Dananya nanti kami akan rapatkan,” katanya.

Dadang juga mengimbau ke setiap desa yang ada di Kabupaten Bandung agar dana desa yang mencapai Rp 2 miliar, paling tidak Rp 100 juta disisakan untuk pengelolaan sampah. Dengan begitu, pencapaian Kabupaten Bandung bebas sampah pada tahun 2020 bisa terealisasi.

“Kita harus malu sama negara-negara di luar. Mereka sudah sangat sadar. Tidak ada di sana Hari Peduli Sampah. Mereka sudah saling mengingatkan dan menegur. Di Indonesia masih belum sadar dan takut untuk menegur. Makanya dibuat Hari Peduli Sampah Nasional,”ujarnya.

Berdasarkan pantauan di lapangan, usai memimpin apel, Dadang juga mendeklarasikan gerakan Sabilulungan Peduli Sampah menuju Kabupaten Bandung Bersih Sampah 2020 dengan menandatangani banner.

Dadang juga membagi-bagikan stiker dan pin bertemakan penyadaran tentang kepedulian sampah kepada para pengguna jalan. Sedangkan ribuan masyarakat Solokanjeruk dari berbagi elemen terjun ke beberapa titik untuk melakukan bersih-bersih sampah. (inl)

MASIH PRO KONTRA PEMBANGUNAN EKS PALAGUNA

Pro dan kontra rencana pembangunan di lahan eks Palaguna masih terjadi. Masyarakat Kota Bandung tak menginginkan gedung yang dibangun itu hanya mengedepankan aspek komersial belaka.

Ketua Bandung Heritage, Aji Bimarsono mengatakan, untuk kasus lahan eks Palaguna sebenarnya masyarakat tidak berpandangan antipembangunan. Namun, pihaknya menginginkan agar pembangunan sebuah properti bernilai sustain atau berkepanjangan.

“Kita justru tidak antipembangunan. Tapi, kita menginginkan strategi pembangunan yang dilakukan itu sustain dan berkepanjangan,” kata Aji

Bina 1.500 PKL Tahun Ini Ditargetkan Dinas KUKM Kota Bandung

Tadjdjudin Saatrawinata sebagai Kepala Bidang Usaha Non Formal Dinas KUKM Kota Bandung, menyatakan bahwa tahun 2017 ini pihaknya menargetkan untuk membina 1.500 Pedagang Kaki Lima (PKL) setelah sebelumnya membina 1.000 PKL di 2015 dan 1.500 PKL di 2016.

Dikatakan Tadjdjudin, pihaknya juga sudah menyiapkan dana mencapai Rp900 juta untuk mendukung pemodalan para PKL binaan.

Diakuinya, hingga saat ini Dinas KUKM terus merumuskan pola yang tepat dalam memfasilitasi PKL binaan sehingga lebih mudah mendapatkan pinjaman modal tanpa bunga. Khususnya melalui program Kredit Melati.

“Kita pun berencana untuk melakukan pelatihan bagi para PKL binaan. Tapi mereka harus terdata dulu dan masuk menjadi PKL binaan sehingga memiliki kartu anggota. Dan salah satu syarat mendapatkan bantuan modal dari pemerintah yakni dengan memiliki kartu anggota itu,” terang Tadjdjudin.

Pemkot Bandung Relokasi 150 KK di Taman Sari Karena Akan Bangun Rumah Deret

Karena kawasan di Taman Sari tepatnya di pinggir aliran Sungai Cikapundung akan dibangun rumah deret, maka Pemerintah Kota Bandung akan merelokasi sementara 150 Kepala Keluarga (KK) yang berada di daerah tersebut. Namun, warga tidak akan menerima uang ganti rugi, pasalnya mereka berdiri diatas lahan milik pemerintah.

Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Prasarana Sarana Utilitas Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3) Kota Bandung, Arief Prasetya mengatakan, pihaknya tengah menyiapkan administrasi dan berkomunkasi dengan masyarakat setempat.

“Untuk ganti rugi tidak ada, karena mereka berdiri di atas lahan milik pemerintah, tapi komunikasi tetap kita lakukan untuk menghindari kegaduhan. Setelah APBD ketok palu langsung running, kami harus bertemu warga,” ucap Arief, Kamis (16/2/2017).

Supaya proses pemindahan lebih mudah dan tidak memberatkan warga, pihaknya sedang mencari tempat relokasi yang tidak terlalu jauh.

“Kami berharap semoga Rancacili dapat segera diserahterimakan, karena itu dari APBN. Kemungkinan besar akan dimasukan ke sana untuk sementara waktu,” tuturnya.

Pemkot Bandung berencana membongkar rumah kumuh di kawasan tersebut sejak tahun 2016 dan akan direalisasikan pada tahun ini. Adapun anggaran dialokasikan sebesar Rp 120 Miliar untuk lahan seluas 7.945 meter persegi.

Adanya Revitalisasi Pasar Jangan Matikan Pedagang Lama

Revitalisasi pasar yang tengah dilakukan Pemerintah Kota Bandung dinilai Persatuan Pedagang dan Warung Tradisional (Pesat) Jawa Barat, jangan sampai mematikan keberadaan pedagang lama. Dalam pengelolaan pasar modern, diharapkan tidak oleh pihak ketiga atau swasta yang dianggap memberatkan para pedagang tradisional.

Pihak Pesat mendorong akan pembangunan dan revitalisasi pasar-pasar tersebut, namun terlebih dahulu harus ada musyawarah dan mufakat antara pihak terkait. Sebab yang akan merasakan manfaat dari pembangunan yakni para pedagang sendiri.

“Kita meminta jangan melibatkan pihak ketiga dalam pengelolaan pasar modern, lebih baik dengan koperasi yang nanti akan menunjuk mitranya. Kalau lapak nanti harus ditebus, maka akan membuat para pedagang tradisional kesulitan,” ungkapnya Humas Pesat Jabar, Yoyo Sutaryo.

Saat ini menurutnya, banyak pasar yang mengalami kemunduran pasca pembangunan seperti di Pasar Kosambi. Pasalnya para pedagang tidak sanggup membayar lapak dagangan.

Sementara menurut Yoyo para pedagang tradisional kebanyakan memiliki modal dibawah Rp 5 juta dengan keuntungan Rp 50 ribu sampai Rp 100 ribu perhari. Sehingga para pedagang tradisional merasa berat dengan biaya yang harus mereka keluarkan.

“Pedagang tradisional untuk modal kebanyakan dibawah Rp 5 juta seperti pedagang tempe, tahu, kangkung yang penghasilan antara Rp 50 ribu sampai Rp 100 ribu, tentu berat kalau harus menebus lapak. Disini kebijakan pemerintah terkait, sehingga lapak yang ada tidak memberatkan pada pedagang,” terang Yoyo.

Untuk itu ia pun berharap adanya dana dari APBD untuk menutupinya. Sehingga para pedagang tradisional akan mendapat subsidi terkait biaya lapak yang ada di pasar modern.

Penataan PKL Cicadas Ditargetkan Pemkot Bandung

Setelah penataan lokasi pedagang kali lima (PKL) di sebagian wilayah kota Bandung seperti Kosambi dan Cihampelas. Kini Pemerintah kota Bandung akan menargetkan hal yang serupa bagi PKL di Cicadas.

Wakil Wali Kota Bandung yang juga Ketua Satgasus Penanganan PKL, Oded M. Danial, mengatakan pertiban PKL untuk wilayah cicadas ini guna menjadikan kawasan tersebut agar lebih tertata rapih dan tertib.

“Kemarin kita baru menyelesaikan Cihampelas. Konsen saya kedepan dengan pa wali adalah Cicadas,” kata Oded, Selasa (14/2/2017).

Menurut Oded kawasan Cicadas merupakan daerah yang memiliki PKL cukup banyak di kota Bandung. Selain itu keberadaan PKL ini pun sudah berlangsung berpuluh-puluh tahun. Sehingga ia pun akan terus menata sejumlah kawasan yang memiliki problem soal PKL.

“PKL semua sedang kita tata terus,” ungkapnya.

Selain itu Oded pun mengakui,sejauh ini masih memiliki keterbatasan dalam menertibkan para PKL. Terlebih pihaknya mengahadapi keterbatasan anggaran, dan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Lebih lanjut Oded menuturkan, dalam proses penataan PKL, pihaknya mengaku akan mengutamakan terlebih dahulu warga Kota Bandung yang berjualan. Sebab penataan banyak dibiayai Anggaran Pembelanjaan Daerah (APBD).